Agung Suyoga Dorong Sistem Keamanan Bali Terpadu: Semua Instansi Harus Bergerak dalam Satu Visi Jaga Kesucian Pulau Dewata

DENPASAR – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Gede Agung Suyoga, menegaskan bahwa penguatan sistem keamanan Bali tidak dapat lagi dilakukan secara sektoral. Seluruh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan, ketertiban, keimigrasian, intelijen, pemerintahan hingga desa adat harus membangun sinergi yang terukur dalam satu visi bersama demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kesucian Pulau Dewata.

Pernyataan tersebut disampaikan Gung Suyoga dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat Terkait Aksi Kriminalitas yang Terjadi di Bali yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD bersama Komisi I DPRD Bali dan dihadiri unsur Polda Bali, BNN Provinsi Bali, Badan Intelijen Daerah, Kesbangpol, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Satpol PP, Majelis Desa Adat, Pecalang, pemerintah kabupaten/kota, hingga para pakar Komisi I.

Dalam forum tersebut, Gung Suyoga menilai setiap institusi sebenarnya telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam menjaga keamanan Bali. Namun, di lapangan masih ditemukan tumpang tindih kewenangan bahkan ada persoalan yang tidak tertangani akibat belum adanya pembagian peran yang benar-benar jelas.

“Semua memiliki tanggung jawab menjaga Bali sesuai kewenangannya masing-masing. Namun terkadang batas kewenangan itu menjadi kabur, sehingga ada yang saling tumpang tindih bahkan ada persoalan yang akhirnya tidak tertangani. Karena itu dibutuhkan kolaborasi yang jauh lebih kuat,” ujarnya.

Menurutnya, Bali membutuhkan wadah komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memiliki indikator yang jelas agar setiap persoalan keamanan dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Ia menekankan, keamanan Bali tidak hanya dipandang dari aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut nilai-nilai spiritual yang hidup di tengah masyarakat Bali. Sebagai daerah yang menjunjung tinggi konsep kesucian dan keseimbangan alam, setiap tindak kriminal diyakini membawa dampak sosial maupun spiritual terhadap kehidupan masyarakat.

Gung Suyoga menjelaskan berbagai kasus kriminal seperti pencurian, pembacokan hingga pembunuhan tidak hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga menimbulkan kondisi yang dalam kepercayaan masyarakat Bali dikenal sebagai leteh atau kekotoran secara niskala.

“Di Bali, setiap kejadian memiliki dimensi sosial sekaligus spiritual. Bahkan kecelakaan pun biasanya diikuti upacara pembersihan. Apalagi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Karena itu menjaga keamanan juga berarti menjaga kesucian Pulau Bali,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Bali sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan perangkat kelembagaan yang cukup memadai. Namun seluruh aturan tersebut harus diperkuat dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya berjalan efektif.

Dalam kesempatan itu, Gung Suyoga turut memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Bali atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian yang sempat menimpa pura milik keluarganya beberapa waktu lalu.

Ia mengisahkan, tempat ibadah keluarganya menjadi sasaran sindikat pencurian yang membawa kabur sejumlah perlengkapan suci berbahan emas. Berkat kerja cepat aparat kepolisian, pelaku hingga penadah berhasil ditangkap dalam waktu kurang dari satu bulan.

“Saya mengapresiasi kerja kepolisian. Kasus pencurian di pura kami dapat diungkap dengan cepat. Pelaku maupun penadah berhasil diamankan. Ini menunjukkan aparat bekerja dengan sangat baik,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa munculnya sindikat pencurian baru di lokasi yang tidak jauh dari pura tersebut menjadi bukti bahwa jaringan kejahatan masih terus bergerak dan memerlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Karena itu, menurutnya, pendekatan preventif harus menjadi prioritas selain penindakan hukum. Salah satunya melalui penguatan pengawasan terhadap akses keluar masuk Pulau Bali, baik melalui jalur udara maupun jalur laut.

Ia menilai setiap orang yang masuk ke Bali harus dipastikan memiliki identitas, tujuan kedatangan, pekerjaan, serta tempat tinggal yang jelas sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan sejak awal.

Selain itu, Agung Suyoga juga menyoroti maraknya fenomena pengemis, manusia silver, badut jalanan, hingga aktivitas serupa yang menurut informasi di lapangan diduga dikoordinasikan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah sosial semata, tetapi juga harus ditelusuri apabila terdapat pihak yang mengeksploitasi masyarakat demi keuntungan tertentu karena dapat mengganggu ketertiban umum.

“Ini perlu mendapat perhatian bersama. Kita tetap memiliki empati kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi apabila ada pihak yang mengorganisasi atau mengeksploitasi mereka, tentu harus ditindak sesuai aturan,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar patroli kepolisian kembali lebih diintensifkan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran aparat di lapangan, menurutnya, menjadi simbol yang mampu mencegah munculnya niat melakukan tindak kriminal.

Sebagai contoh, ia mengangkat keberhasilan penertiban parkir liar di kawasan Jalan Danau Tamblingan, Sanur. Awalnya kawasan tersebut dinilai sulit ditertibkan karena keterbatasan lahan parkir. Namun melalui pengawasan rutin, patroli, sosialisasi, serta kerja sama antara aparat, pemerintah dan masyarakat selama sekitar tiga bulan, kondisi kawasan tersebut berubah menjadi jauh lebih tertib.

“Artinya, jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, persoalan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin diselesaikan ternyata bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Gung Suyoga mengusulkan lahirnya sebuah gerakan bersama sebagai simbol persatuan seluruh elemen dalam menjaga keamanan Pulau Bali.

Ia mengibaratkan jika di daerah lain dikenal kelompok-kelompok tertentu, maka Bali justru perlu memiliki gerakan yang seluruh anggotanya berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Bali adalah daerah yang memiliki karakteristik khusus dan menjadi perhatian dunia internasional. Karena itu sistem pengamanannya juga harus bersifat khusus, melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam satu semangat bersama untuk menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan harmonis,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Komisi I DPRD Provinsi Bali dalam memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi meningkatnya berbagai bentuk kriminalitas, sekaligus merumuskan strategi pengamanan yang lebih komprehensif guna menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta mempertahankan Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman dan berdaya saing di tingkat internasional.