Breaking News
light_mode
Trending Tags

Satpol PP Disebut Wajah Pemerintah Bali, DPRD Minta Gubernur Tambah Personel

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • visibility 18
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mendesak Gubernur Bali agar memberikan perhatian serius terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Satpol PP dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sekaligus menjadi wajah Pemerintah Provinsi Bali di tengah masyarakat.

Ketua Fraksi NasDem dan Demokrat DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa kinerja Satpol PP Bali menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam mendukung langkah penertiban yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP). Oleh karena itu, ia meminta agar personel Satpol PP yang telah bekerja optimal tidak lagi dipindah-pindahkan.

“Satpol PP adalah penegakan Perda dan Perkada, secara tidak langsung juga wajah Pemerintah Bali. Kinerja mereka sekarang sudah bagus, jangan lagi dipindah-pindah. Justru kalau bisa ditambah personelnya agar penegakan Perda semakin optimal,” kata Dr. Somvir di Sidang Paripurna ke-17 bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubenur Bali, Senin, 15 Desember 2025.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rohineng, menyampaikan bahwa beban tugas Satpol PP semakin berat seiring maraknya pelanggaran tata ruang dan regulasi di Bali. Menurutnya, penguatan kelembagaan melalui penambahan personel serta peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

“Penegakan Perda tidak bisa setengah-setengah. Satpol PP perlu diperkuat, baik dari sisi jumlah anggota maupun dukungan teknis dan sarana pendukung,” ujarnya.

Dr. Somvir juga berharap Gubernur Bali dapat memanggil seluruh jajaran Satpol PP untuk mendengar secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi di lapangan, mulai dari sumber daya manusia, perlengkapan kerja, dukungan teknologi informasi, hingga kesejahteraan personel. Ia meyakini perhatian tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja.

Sementara itu, Dewa Nyoman Rai Dharmadi turut mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap Satpol PP, baik melalui penambahan personel maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta wibawa pemerintah daerah.

“Dengan dukungan SDM dan sarana prasarana yang memadai, kami optimistis Satpol PP Provinsi Bali dapat bekerja lebih maksimal dalam mengawal kebijakan daerah dan mendukung tugas-tugas strategis DPRD,” pungkasnya.

DPRD Bali berharap, dengan perhatian serius dari Gubernur Bali, Satpol PP dapat bekerja secara profesional, konsisten dan berkelanjutan dalam menegakkan Perda dan Perkada. Langkah tersebut diyakini akan berdampak positif terhadap tertibnya tata ruang serta citra Pemerintah Provinsi Bali di mata publik. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Biaya Hidup Bali Makin Tinggi, DPRD Bali Dorong UMP 2027 Tembus Rp5 Juta

    Biaya Hidup Bali Makin Tinggi, DPRD Bali Dorong UMP 2027 Tembus Rp5 Juta

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR – Persoalan upah pekerja kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Bali. Tingginya biaya hidup, khususnya di kawasan pariwisata seperti Denpasar dan Badung, dinilai tidak lagi sebanding dengan besaran upah minimum yang diterima pekerja saat ini. Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, mengatakan pembahasan mengenai pengupahan ke depan akan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan […]

  • Kejaksaan Agung Sita Mobil Mewah dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara

    Kejaksaan Agung Sita Mobil Mewah dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara

    • calendar_month Minggu, 13 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 263
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Berita viral barang bukti yang ditemukan diduga ada kaitannya dengan suap diberikan oleh MS dan AR kepada Kepala PN Jaksel, MAN melalui WG untuk mengatur putusan. Kejaksaan Agung menyita sejumlah mobil mewah dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Total, ada empat unit kendaraan mewah disita. “Satu unit mobil […]

  • Terkait Penertiban Rumah Dinas, Purnawirawan Kodam IX/Udayana Minta Kebijakan Presiden.

    Terkait Penertiban Rumah Dinas, Purnawirawan Kodam IX/Udayana Minta Kebijakan Presiden.

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 17
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Sebanyak 114 purnawirawan TNI AD, Pegawai Negeri Sipil purna tugas dan Warakawuri di lingkungan Kodam IX/Udayana menyampaikan permohonan pengasihan kepada Presiden Prabowo Subianto. Permohonan tersebut terkait rencana penertiban rumah dinas yang akan dilakukan oleh Kodam IX/Udayana mulai 3 Agustus 2026. Dalam surat permohonan yang disampaikan, para purnawirawan, PNS purna tugas, dan Warakawuri […]

  • Akademisi UHN Soroti KEK Kura-Kura Bali PT BTID: “Pembangunan Bali Harus Berpijak pada Tri Hita Karana, Bukan Sekadar Investasi”

    Akademisi UHN Soroti KEK Kura-Kura Bali PT BTID: “Pembangunan Bali Harus Berpijak pada Tri Hita Karana, Bukan Sekadar Investasi”

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    DENPASAR — Polemik proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memantik perhatian publik Bali. Di tengah sorotan soal lingkungan, tata ruang, hingga isu keberadaan pura yang disebut masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan proyek, kini muncul kritik tajam dari kalangan akademisi terkait arah pembangunan […]

  • Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

    Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan India Cultural Centre Bali (ICCB) atau Pusat Kebudayaan India di kawasan Jalan Tantular, Renon, kembali mencuat ke permukaan. Setelah lebih dari dua dekade sejak pertama kali direncanakan pada tahun 2004, proyek yang digadang-gadang menjadi simbol hubungan budaya Bali dan India itu hingga […]

  • Perangi HIV/AIDS, Kadispora Bengkulu Serukan Pemuda Hindari Perilaku Berisiko

    Perangi HIV/AIDS, Kadispora Bengkulu Serukan Pemuda Hindari Perilaku Berisiko

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 67
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Bengkulu menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu. Kepala Dispora Ika Joni Ikhwan, S.E., M.M., mengajak generasi muda untuk menjalani pola hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko yang dapat meningkatkan potensi penularan penyakit ini. “Kasus HIV/AIDS semakin meningkat, dan ini harus menjadi […]

expand_less