Wamen Imipas dan Arya Wedakarna Dorong Kebijakan Imigrasi Khusus untuk Bali di Tengah Arus Globalisasi

GIANYAR — Bali dinilai membutuhkan perlakuan khusus dalam kebijakan keimigrasian di tengah derasnya arus globalisasi dan meningkatnya jumlah warga negara asing (WNA) yang tinggal maupun beraktivitas di Pulau Dewata. Gagasan tersebut mengemuka dalam Kuliah Umum dan Penghargaan Dies Natalis ke-63 Universitas Mahendradatta yang digelar di The Sukarno Center, Tampaksiring, Gianyar, Jumat (22/5/2026).

Acara yang dihadiri mahasiswa, akademisi, unsur TNI-Polri, hingga tokoh masyarakat Bali itu menghadirkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim bersama Anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna. Keduanya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga Bali di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dalam kuliah umumnya bertajuk “Peran Imigrasi dan Pemasyarakatan Sebagai Pilar Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik”, Silmy Karim menegaskan bahwa Bali tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain dalam penerapan kebijakan keimigrasian. Menurutnya, Bali memiliki karakteristik unik, baik dari sisi budaya, pariwisata, maupun tingginya mobilitas warga asing.

“Bali merupakan tolok ukur kinerja imigrasi nasional. Penyeragaman kebijakan justru dapat berdampak pada kelestarian budaya dan keseimbangan sosial masyarakat Bali,” ujarnya.

Silmy mengungkapkan, secara nasional jumlah WNA memang masih berada di bawah satu persen dari total populasi Indonesia. Namun, proporsi WNA di Bali disebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kondisi tersebut membuat pemerintah menerapkan kebijakan selective policy guna menyaring wisatawan berkualitas dengan daya belanja tinggi sekaligus mencegah masuknya pihak-pihak yang berpotensi membawa dampak negatif seperti kriminalitas, narkoba, benturan budaya, hingga ancaman terorisme.

Meski pengawasan diperketat, pertumbuhan sektor pariwisata Bali disebut tetap menunjukkan tren positif. Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi kini tengah mengembangkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) yang nantinya akan terintegrasi dengan Kepolisian, BIN, serta Kementerian Pariwisata.

Selain itu, berbagai inovasi pelayanan publik juga terus dikembangkan. Salah satunya sistem pembayaran visa dari luar negeri menggunakan kartu kredit yang langsung terhubung ke kas negara. Silmy juga memperkenalkan program Global Citizen Indonesia (GCI) yang diluncurkan pada November tahun lalu sebagai wadah bagi diaspora Indonesia agar dapat keluar masuk Indonesia tanpa visa maupun KITAS serta ikut berkontribusi terhadap investasi dan ekonomi nasional.

Sementara itu, Arya Wedakarna memberikan apresiasi terhadap kemajuan layanan imigrasi di Bali, khususnya penerapan autogate bagi pemegang paspor elektronik yang dinilai berhasil mengurai antrean di bandara internasional Bali dan mendapat perhatian positif dari negara-negara ASEAN.

Ia juga menyoroti perkembangan infrastruktur imigrasi di Bali pada tahun 2026, termasuk penambahan sumber daya manusia serta hadirnya kantor imigrasi yang lebih modern di Klungkung dan Tabanan.

Namun demikian, Arya Wedakarna mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat lokal di tengah meningkatnya jumlah WNA yang menetap di Bali layaknya warga setempat. Menurutnya, revisi Undang-Undang Keimigrasian menjadi langkah penting agar regulasi mampu menjawab dinamika baru yang berkembang di masyarakat.

Dalam forum tersebut, para pembicara sepakat bahwa Bali membutuhkan sistem penanganan keimigrasian yang lebih spesifik dan adaptif demi menjaga identitas budaya serta stabilitas sosial masyarakat lokal. Penguatan pengawasan orang asing melalui APOA, pembenahan kebijakan visa, serta kolaborasi antara DPD RI, Kementerian Imipas, Pemerintah Provinsi Bali, dan institusi pendidikan dinilai menjadi langkah strategis menghadapi tantangan globalisasi di masa depan.

Di sisi lain, generasi muda Bali juga diingatkan agar mempersiapkan diri menghadapi persaingan global yang kini semakin nyata terjadi di tanah sendiri.