Gerindra–PSI ‘Bedah’ Raperda Pariwisata Bali, Harja Astawa Soroti Istilah “Berkualitas” hingga Transparansi Pajak

DENPASAR, Matakompas.com — Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), dan dibacakan oleh Gede Harja Astawa.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra–PSI mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dalam menyusun regulasi pariwisata. Namun, mereka juga mempertanyakan penggunaan istilah “pariwisata berkualitas” dalam judul Raperda yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bahwa tata kelola sebelumnya tidak berkualitas.

“Dikotomi seperti ini sebaiknya dihindari. Kami cenderung melihat istilah ‘berkelanjutan’ lebih tepat, karena keberlanjutan mensyaratkan kualitas,” tegas Harja Astawa.

Lebih jauh, fraksi juga mengkritisi pendekatan yang masih melihat pariwisata sebagai kumpulan usaha semata. Menurut mereka, paradigma tersebut perlu diubah menjadi pendekatan ekosistem yang lebih holistik, mencakup interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku usaha.

Fraksi Gerindra–PSI juga menekankan pentingnya sinkronisasi Raperda dengan kebijakan nasional, termasuk arah pembangunan pariwisata yang kini bersifat multidimensi dan multidisiplin. Mereka menilai, pariwisata Bali ke depan harus inklusif, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Sejumlah poin teknis turut menjadi sorotan. Di antaranya, belum diakomodasinya sektor sport tourism dan wisata spiritual dalam Raperda, padahal kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi pariwisata Bali.

Selain itu, definisi “wisatawan berkualitas” dalam Raperda juga dikritisi karena dianggap terlalu longgar. Fraksi menilai kriteria tersebut seharusnya bersifat kumulatif, bukan alternatif, agar tidak mudah disematkan tanpa standar yang jelas.

Dalam aspek hukum, Fraksi Gerindra–PSI menyoroti ketidakhadiran asas kepastian hukum dan keadilan dalam pasal awal Raperda, serta mempertanyakan dasar hukum dalam pengaturan sanksi pidana. Mereka juga mengingatkan agar pengaturan sanksi adat dilakukan secara hati-hati dan tetap mengacu pada prinsip hukum nasional dan HAM.

Tak hanya itu, fraksi mendorong harmonisasi regulasi dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 serta penguatan dasar hukum terkait pungutan wisatawan asing. Mereka juga mengusulkan agar pendapatan dari sektor pariwisata seperti pajak hotel dan restoran dapat dikelola lebih terintegrasi di tingkat provinsi, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Gerindra–PSI menilai perubahan yang hanya berfokus pada lampiran tarif berpotensi menyulitkan implementasi di lapangan. Mereka mengusulkan agar pengaturan tarif, khususnya pada layanan BLUD, dibuat lebih fleksibel melalui Peraturan Gubernur.

Fraksi juga menyoroti adanya inkonsistensi dalam penormaan, terutama terkait pencabutan Peraturan Gubernur yang dinilai seharusnya tidak dilakukan melalui Perda.

Selain membahas substansi Raperda, Fraksi Gerindra–PSI turut menyinggung sejumlah isu aktual di Bali, mulai dari efektivitas pengelolaan pungutan wisatawan asing, penanganan sampah, hingga respons pemerintah terhadap bencana alam.

Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran, termasuk pengelolaan dana dari pungutan wisatawan asing serta aset daerah hasil hibah kegiatan internasional seperti G20.

“Pembangunan Bali tidak cukup hanya mengejar citra. Harus ada langkah nyata yang seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” tegas Harja Astawa.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra–PSI menyatakan sepakat agar kedua Raperda tersebut dibahas lebih lanjut dalam panitia khusus (pansus) DPRD Bali, dengan harapan mampu melahirkan regulasi yang benar-benar berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bali.

Sikap kritis ini menegaskan peran Gerindra–PSI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga tepat dalam implementasi di lapangan. (Red)